Optimalisasi Belanja Modal Untuk Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo

INDONESIASATU.CO.ID:

Banyak penelitian yang menjelaskan hubungan empiris antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi. Beberapa dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa belanja modal pemerintah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Bagaimana di Gorontalo? Apakah belanja modal yang dikucurkan melalui APBN maupun APBD memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

Belanja modal dialokasikan dalam rangka pengadaan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tersebut dapat berbentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya.

Setiap tahun alokasi dana untuk jenis belanja ini jumlahnya cukup besar. Hal ini menunjukan keseriusan Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan di daerah. Kita dapat melihat dalam empat tahun terakhir Pemerintah sangat gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur termasuk di Gorontalo. Pada tahun lalu, di Gorontalo terdapat beberapa proyek infrastruktur yang mendapatkan alokasi APBN yang cukup besar, diantaranya pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), paket preservasi rekonstruksi jalan Biluhu Barat-Tangkobu,  paket preservasi pelebaran jalan Marisa-Lemito, pembangunan jaringan irigasi di Randangan, paket penggantian jembatan Taluditi, dan paket penggantian jembatan Buloila Besar.

Melalui pembangunan infrastruktur, baik untuk konektivitas, sistem logistik, dan penyediaan sumber energi, Pemerintah Pusat berharap setiap daerah dapat meningkatkan daya saing untuk menggerakkan perekonomian, karena pembangunan infrastruktur diyakini dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya logistik, menciptakan lapangan perkerjaan serta meningkatkan akses pasar. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat membawa multiplier effect yang besar bagi sektor lainnya seperti sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, transportasi, serta sektor riil untuk bergerak lebih pesat.

Pada tahun ini belanja modal yang dialokasikan melalui APBN (belanja Kementerian/Lembaga) di Provinsi Gorontalo mencapai Rp1,50 triliun. Sampai dengan tanggal 30 April 2018 baru teralisasi sebesar 10,13%. Sementara pada tahun lalu, jumlah pagu belanja modal sebesar Rp1,73 triliun (31,38% dari total APBN yang dialokasikan di Gorontalo). Dari jumlah ini sebesar 11,78% atau setara dengan Rp203,8 miliar tidak terserap, artinya hanya 88,22% dana belanja modal yang terealisasi. Tingkat realisasi ini menjadi yang terendah jika dibandingkan dengan jenis belanja lainnya seperti belanja pegawai, barang dan bantuan sosial.

Rendahnya realisasi belanja modal ini disebabkan karena realisasi belanja pembebasan tanah sangat kecil. Dari pagu sebesar Rp68,51 miliar hanya terealisasi Rp.38,89 miliar atau  56,77%. Selain itu  belanja modal jalan, irigasi dan jaringan juga tidak dapat terealisasi secara maksimal. Dari pagu anggaran sebesar Rp1,39 triliun, yang terealisasi sebesar Rp1,24 triliun (88,90%).

Banyaknya permasalahan dalam proses pembebasan tanah mengakibatkan anggaran yang sudah dialokasikan tidak terealisasi. Sudah dapat dipastikan, jika proses pembebasan tanah tidak dapat dilakukan dengan baik, maka akan sangat mempengaruhi keberlangsungan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan.

Selain rendahnya tingkat realisasi belanja modal, berdasarkan hasil monev pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, tercatat ada beberapa permasalahan pelaksanaan anggaran belanja modal. Pada tahun 2017 masih terjadi penumpukan tagihan belanja modal di triwulan IV. Tingkat keterlambatan pengajuan tagihan juga cukup tinggi, dimana sebesar 15,05% tagihan yang diajukan ke KPPN masuk kategori terlambat (melebihi 17 hari kerja setelah tanggal BAST). Selain itu jumlah keterlambatan pendaftaran data kontrak ke KPPN sangat tinggi. Dari 5.956 data kontrak yang terdaftar di KPPN, sebanyak 2.896 kontrak masuk kategori terlambat, artinya 48,62% data kontrak disampaikan melebihi lima hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

Permasalahan-permasalahan tersebut sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran belanja modal, karena kualitas pelaksanaan anggaran bukan hanya dilihat dari tingkat realisasinya saja, akan tetapi dilihat juga dari beberapa aspek seperti ketepatan penyelesian tagihan, ketepatan waktu penyampaian data kontrak ke KPPN dan beberapa indikator lainnya.

Belanja modal tidak seluruhnya dialokasikan di Kementerian/Lembaga, namun juga dialokasikan oleh Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2018, Pemerintah Pusat telah melakukan reformulasi kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang salah satunya adalah mengarahkan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 25% untuk infrastruktur. Memang sampai saat ini belum semua Pemda mematuhinya, masih banyak yang menggunakan dana transfer untuk belanja pegawai dalam porsi yang sangat besar. Hal ini tentu mengkhawatirkan, karena mengindikasikan dana transfer tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Kemudian Bagaimana dampak belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Gorontalo?.Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya melalui angka Produk Domestik Bruto (PDRB).  

Secara umum kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun 2017 mengalami perbaikan dan pertumbuhan. Kinerja positif perekonomian nasional tersebut terlihat dari penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Capaian positif perekonomian Indonesia menunjukan peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat berjalan secara efektif dan efisien.  Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi  Gorontalo pada tahun 2017 tercatat mencapai 6,74%, ada peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat angka pertumbuhan ekonomi di angka 6,52%.

Untuk dapat mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Gorontalo diperlukan suatu penelitian ilmiah. Namun jika dilihat secara sederhana, dengan membandingkan realisasi belanja modal dengan PDRB dalam dua tahun ke belakang, dapat dilihat  peningkatan realisasi belanja modal dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja modal di Gorontalo memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meskipun pertumbuhan ekonomi di dua tahun terakhir mencapai angka yang cukup baik, namun sangat disayangkan persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo masih tinggi yaitu 17,14%. Angka ini masih tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional. Hal ini menunjukan bahwa masih diperlukan kebijakan-kebijakan terutama dari Pemerintah Daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan di Gorontalo.

Dalam upaya memaksimalkan belanja modal untuk mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi di Gorontalo, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, seluruh instansi vertikal maupun SKPD pengelola belanja modal harus senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap peraturan akan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja modal itu sendiri. Beberapa ketentuan yang harus dipatuhi diantaranya ketepatan waktu penyelesaian tagihan, ketepatan waktu penyampaian data kontrak ke KPPN serta peraturan-peraturan dalam pengadaan barang dan jasa. 

Kedua,proses pengawasan terhadap pelaksanaan belanja modal yang membiayai berbagai proyek pembangunan harus terus dilaksanakan, agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan anggaran.   

Ketiga, keseriusan Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan daerah harus dibarengi dengan peningkatan porsi belanja modal dalam APBD, karena alokasi belanja modal pada APBD Provinsi maupun APBD seluruh Kabupaten/Kota di Gorontalo lebih rendah dibanding pos belanja pegawai maupun belanja barang. Namun, peningkatan porsi belanja modal harus disesuaikan dengan potensi dan keadaan sumber daya alam di Gorontalo. Sebagai contoh, karena pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam pembangunan di Gorontalo, maka Pemda harus mengupayakan meningkatkan porsi belanja modal untuk melengkapi infrastruktur pendukung pertanian seperti pembangunan bendungan, sistem drainase, pembuatan saluran irigasi untuk pengairan, jalan untuk mempermudah akses distribusi hasil pertanian, serta alat-alat pertanian.  

Keempat, harus adanya koordinasi dan kerjasamana yang baik dari seluruh pihak yang terkait dalam proses pembebasan lahan. Banyaknya masalah pembebasan lahan akan sangat mengganggu pelaksanaan berbagai proyek pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan adanya koordinasi yang baik dan sosialisasi sehingga masyarakat akan memahami manfaat dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan, dengan harapan penolakan terhadap pembebasan lahan dapat diminimalisir.

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan alokasi belanja modal baik melalui APBN maupun APBD dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan di Gorontalo.

Penulis,

Yogi Kusmandhani

ASN Kanwil DJPB Gorontalo

 

  • Whatsapp

Index Berita