Navarin Karim: Hilangnya Kenyamanan Berkarier PNS

WARTAJAMBI.COM: OPINI - Tanggal 25 Maret 2017 sebanyak 600 pejabat eselon III dan IV dilantik di lapangan kantor Gubernur Jambi. Mengapa di lapangan? Bukan karena ikut-ikutan Presiden  Jokowi melantik kabinet kerjanya di lapangan, tapi karena terlalu banyaknya pejabat yang di rotasi dan atau di promosikan dalam jabatan baru, sehingga tidak muat untuk melakukan prosesi di ruangan lagi. Namun penulis tetap memberikan ucapan selamat  kepada pejabat baru yang dilantik, semoga amanah menjalankan visi dan misi Jambi Tuntas. Kepada PNS yang tidak dipromosikan, apalagi yang dinon-jobkan jangan bersedih hati, tetap  istiqomah dan berdidikasi tinggi : karena kerja adalah amal ibadah dalam melayani public  (public service) sebagai abdi masyarakat.

Bagi yang merasa punya prestasi dan kinerja dinonjobkan, jangan terlalu dipikirkan kata-kata pembenaran dari salah satu pejabat teras Provinsi Jambi yang mengatakan rotasi dan mutasi ini merupakan hasil evaluasi kinerja. Itu hanya justifikasi terhadap tindakan yang dilakukan. Jika hasil evaluasi kinerja, apakah Baperjakat berani mengemukakan secara terang benderang dan diumumkan secara transparan hasil evaluasi kinerja masing-masing pegawai, khususnya yang terkena non job. Ada suatu kasus aneh  yang terjadi disalah satu dinas, jabatan yang lebih rendah diisi oleh pegawai golongan ruang IV a, sedangkan atasannya golongan ruang III d. Ada juga pejabat eselon empat yang dilantik namun belum mengikuti diklat ADUM.

Apakah ini tidak bertentangan nyata dengan prinsip Daftar Urutan Kepangkatan? Padahal filosofi seorang yang memimpin bawahan, ia  harus mempunyai kelebihan dibandingkan bawahannya. Masyarakat sudah pintar, jangan dikibuli (baca : dibohongi). Intervensi politiklah yang paling menentukan persoalan gonta ganti posisi jabatan pegawai sekarang ini, bukan hanya di Jambi tetapi hampir seluruh Indonesia. Menteri Penertiban Aparatur Negara (MENPAN), juga tidak berkutik dengan kewenangan besar  penguasa/raja-raja di daerah. Hebatnya lagi seorang anggota DPRD Provinsi Jambi, seolah merekomendasi tindakan menonjobkan pegawai dan hasil evaluasi kinerja pegawai ini, dengan gagah berani beliau mengatakan : pelantikan pejabat eselon III dan IV  di lingkungan Pemprov merupakan formalitas dan tidak mengganggu jalannya roda organisasi.  Teori replacement  mana yang digunakannya?

Seharusnya seorang anggota Dewan yang bijak harus berpandangan obyektif dengan mengatakan bahwa pergantian ini diharapkan kepada pejabat baru di lingkungan dinas baru harus melakukan akselerasi  orientasi dengan jabatan barunya, karena kalau mereka tidak lakukan itu sudah pasti akan mengganggu jalannya roda organisasi. Wartawan yang mewawancarai juga kurang cerdas, mestinya yang diwawancari bukan hanya anggota partai yang berasal dari anggota partai pendukung, tetapi di cross   dengan pendapat anggota dewan yang bukan berasal dari partai pendukung dan atau pendapat akademisi yang netral.

Komplikasi Pemilukada Terhadap PNS
Jika kita melihat nasib PNS di era Pemilukada ini seperti terombang ambing di pusaran, artinya nasib kariernya tidak jelas dan mereka berada pada zona  tidak nyaman dengan kondisi seperti ini, khususnya bagi PNS yang netral. Bagi PNS yang tidak netral juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena mereka juga mau mempertahankan dan atau meningkatkan kariernya. Bagi PNS sekarang ada adagium baru : ora edan ora  kedumen (tidak gila tidak, tidak ke bagian), dapat pula dimaknai tidak berpihak tidak kebagian. Netral saja tidak dapat jatah jabatan, lebih baik spekulasi berpihak kepada salah satu calon yang berkompetisi di pemilukada. Istilah bahasa Tionghoa-Jambi mengatakan : kalau tak untung, lugi la (rugilah, jangan pula dibaca lu gila, bisa lain maknanya). Teman penulis yang berpihak dan cerdik, bisa selamat juga dengan gonta ganti pejabat ini. Beliau begitu tahu hasil resmi pemilukada dari KPU, segera mengajukan pindah ke daerah lain. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mungkin tidak berfikir jauh kesana mengeluarkan izin kepindahan. Sesungguhnya,  yang bersangkutan mengajukan pindah tujuan untuk menyelamatkan diri. Walaupun sedikit susah harus pindah ke lokasi daerah baru, tapi secara batin beliau lebih nyaman. Namun bagi yang berfikir lurus-lurus saja, hanya bisa nelongso (baca : menerima nasib).

Rindu Dengan DUK
Sudah bukan rahasia umum lagi, penentuan pejabat baru lebih ditentukan oleh faktor dukungan politik, bukan kriteria prestasi, kapasitas dan kompetensi si calon pejabat. Memang ada juga yang dipilih secara obyektif. Itu hanya untuk kamuflase agar mengelabui masyarakat. Faktor like dan dislike  dan baperjakat (badan pertautan jauh dekat) yang paling menentukan seseorang mendapat jabatan. 

Kalau kita mengacu kepada DUK yang diterapkan masa orde baru yang telah dibuat regulasinya masa kepala BAKN  AE. Manihuruk, persoalan DUK sangat diperhatikannya. Mereka yang golongan ruangnya sama, masa kerjanya sama dan pendidikannya selevel, beda usia satu hari saja menentukan bahwa yang usianya lebih tua satu hari berada diatasnya. Ini bukan konvensional, tapi begitulah ketatnya (strich) dalam promosi jabatan. Tidak seperti sekarang, yang penting sepaham, bahasa politiknya keberpihakan dululah. Jika terindikasi netral dan atau berpihak kepada politik yang berseberangan, maka alasan evaluasi kerja yang memojokkan mereka. Padahal dalam UU Nomor 5   tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa mereka yang dapat dinonjobkan adalah jika memenuhi kriteria : terkena kasus pidana, tidak disiplin, tidak memiliki kinerja. Menonjobkan pegawai sama artinya membunuh karier pegawai.  Korpri sebagai wadah korp pegawai negeri juga tidak berkutik untuk mengakomodir soal ini. Apakah dampak sekretariat KORPRI  Provinsi Jambi diintegrasikan dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah)? Perlu diteliti lebih lanjut.

Sampai kapan karier PNS berada di pusaran ini? Yang jelas, akan menjadi konflik latent yang dapat meletus kapan saja, karena dendam politik tidak akan pernah berakhir (never ending) yang berpotensi menciptakan kliek-kliek system, yang tidak dikehendaki dari niat awal berdirinya KORPRI. Proses me-nonjobkan pegawai dan badai tsuname akan terus terulang  manakala terjadi pergantian penguasa yang bukan dimenangkan oleh petahana. 
-------------------------
Penulis adalah Ketua Unja Kampus Sarolangun dan Ketua Penulis Opini Jambi (Pelanta).